时间:2025-06-11 20:29:03 来源:网络整理 编辑:娱乐
JAKARTA, DISWAY.ID --Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan revisi Undang-Undang Tentara quickq官方网站ios下载
JAKARTA,quickq官方网站ios下载 DISWAY.ID --Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis 20 Maret 2025, tidak ayal telah menjadi perdebatan panjang di kalangan publik.
Selain itu, tidak sedikit yang mengkhawatirkan dampak dari pengesahan revisi UU TNI ini kepada kondisi perekonomian di Indonesia.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, perluasan peran ini berpotensi memengaruhi sektor strategis yang dikelola BUMN, seperti energi, logistik, dan telekomunikasi.
BACA JUGA:DPR Terburu-buru Sahkan Revisi UU TNI, Amnesty International Khawatir Kembalinya Dwifungsi Militer
BACA JUGA:KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi LPEI, Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun
"Investor luar maupun domestik mungkin mempertanyakan dua hal. Pertama, sejauh mana intervensi militer akan mengubah tata kelola BUMN, dan apakah keberadaan TNI dalam lembaga sipil akan menciptakan ketidakpastian regulasi atau risiko geopolitik," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 20 Maret 2025.
Di sisi lain, Achmad menambahkan, dominasi militer dalam lembaga sipil berisiko memicu sentimen "kekerasan" yang dikhawatirkan mengaburkan prinsip transparansi dan kompetisi usaha.
"Investor mungkin ragu jika kebijakan BUMN dianggap terlalu bias pada agenda keamanan, alih-alih efisiensi bisnis," ucap Achmad.
Selain itu, penambahan tugas TNI dalam penanggulangan siber, bencana, dan perlindungan WNI di luar negeri (Pasal 7 Ayat 15-16) turut memengaruhi alokasi anggaran.
Jika anggaran pertahanan tidak cukup fleksibel, penambahan tugas ini bisa menggeser pos-pos lain yang vital bagi pemulihan ekonomi, seperti infrastruktur atau subsidi energi.
BACA JUGA:Komdigi Prediksi Trafik Jaringan Seluler Naik hingga 20% saat Libur Lebaran
BACA JUGA:Kemkomdigi Hentikan Layanan Internet dan Penyiaran Selama 24 Jam saat Hari Nyepi di Bali
"Operasi siber, misalnya, membutuhkan investasi besar di teknologi dan pelatihan SDM," ujar Achmad.
Menurut Achmad, revisi UU TNI tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang terisolasi.
Jubir PSI & Jakpro Saling Saut soal Atap Tribun Formula E, Anak Buahnya Giring Takut Roboh Lagi2025-06-11 20:19
Jokowi Panggil Menterinya Bahas Opini WTP dari BPK2025-06-11 20:14
INFOGRAFIS: Ramalan Zodiak 2025: Paling Sial hingga Paling Cuan2025-06-11 19:48
Layanan Bandara Tak Satu Harga, Kemenhub Buka Suara2025-06-11 19:46
Pengadilan Perintahkan Dirjen Sujatmiko Laksanakan Penetapan Soal Going Concern Kedap Sayaaq2025-06-11 19:39
Apa Itu Afasia, Penyakit yang Dialami Aktris China Zhao Lusi?2025-06-11 19:18
Gambaran Dunia Traveling 2070: Paspor Detak Jantung dan Hotel Pintar2025-06-11 19:05
Ambruk 77 Persen, Laba Bersih Emiten Properti Sinar Mas (BSDE) Hanya Rp320 Miliar di Q1 20252025-06-11 18:16
Untung Besar! Pendapatan OpenAI Tembus US$10 Miliar dalam 6 Bulan2025-06-11 17:50
Dua Kru Kabin Pesawat Jeju Air Selamat, di Mana Posisi Duduknya?2025-06-11 17:48
Cegah Anarkisme Hukum, Demokrat Mentahkan Uji Materiil Yusril dengan Serahkan Bukti ke Kemenkumham2025-06-11 19:42
FOTO: Urung Melepas Rindu ke Ranu Kumbolo, Gunung Semeru Ditutup Lagi2025-06-11 19:40
Jangan Pakai Alat Masak Plastik Berwarna Hitam, Ini Bahayanya2025-06-11 19:35
Makan Siang Gratis Dinilai Cuma Bisa Jadi Penopang Tambahan Gizi Anak2025-06-11 19:29
Dirjen IKFT Ungkap Vitalnya Peran Industri Bahan Kimia Khusus dalam Sektor Industri2025-06-11 19:00
Jadwal Lengkap Seleksi Mandiri Polban 2025 dan Persyaratannya, Camaba Wajib Tahu!2025-06-11 18:43
Kasus Eks Rektor UP Mandek 8 Bulan, Wamen PPPA Veronica Tan Geram2025-06-11 18:29
Kaya Manfaat, Tapi 4 Kelompok Ini Sebaiknya Tak Konsumsi Daun Kelor2025-06-11 18:05
Beri Dukungan, JOMAN Bakal Bentuk Ormas Prabowo Mania 082025-06-11 17:55
Kasus Eks Rektor UP Mandek 8 Bulan, Wamen PPPA Veronica Tan Geram2025-06-11 17:54